Phone: +01 256 25 235

email: LAjobs@gmail.com




...

Menaker Ida: Jumlah Penggunaan TKA di Indonesia Terus Turun

Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan bahwa moratorium pemberian izin baru untuk penggunaan TKA selama pandemi COVID-19 masih berlaku. Namun, terdapat pengecualian bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional.

Pengecualian itu harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait, sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Pengecualian juga dapat diberikan kepada TKA yang sudah diperkerjakan dan masih berada di wilayah Indonesia, yang dapat diperpanjang berdasarkan permohonan pengajuan dari pemberi kerja.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah penggunaan tenaga kerja asing (TKA) terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hingga Mei 2021, tercatat ada 92.058 TKA. Pada 2019 terdapat 95.168 TKA yang bekerja di Indonesia dan turun menjadi 93.374 pada 2020.

“Jika dilihat dari perbandingan data jumlah TKA yang masuk per Mei tahun 2021 itu turun dibandingkan 2019 dan 2020," kata Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/5).

Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Esthelita Runtuwene (F-Nasdem), Menaker Ida juga menjelaskan alur proses permohonan izin kerja TKA sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi COVID-19. 

Sebelum kondisi COVID-19, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus mengurus izin ke Kemnaker terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Ditjen Imigrasi. Sedangkan selama masa pandemi COVID-19, pemberi kerja (perusahaan) pengguna jasa TKA harus mengajukan permohonan ke PSN dan obyek vital strategis/nasional untuk mendapatkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari K/L. Kemudian izin tersebut dilanjutkan ke Kemnaker dan terakhir ke Ditjen Imigrasi.

" Jadi ada proses yang harus dilalui. Karena pada prinsipnya selama pandemi dilarang dengan pengecualian yang sudah saya sampaikan di atas," kata Menaker Ida Fauziyah.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing. Tujuannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

"Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan. Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga kerja lokal," ujarnya.

Biro Humas Kemnaker
 

Tampilkan Detail

...

Pemerintah Terus Koordinasi Program Vaksinasi kepada Pekerja Migran

Jakarta--Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya memastikan bahwa proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat dimonitor secara baik dalam penerapan protokol kesehatannya. Termasuk di antaranya memberikan PCR test dan program vaksinasi COVID-19 bagi Calon Pekerja Migran (CPMI) yang akan berangkat ke negara-negara penempatan.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar secepatnya program vaksin COVID-19 ini, bisa diberikan kepada para CPMI kita," ucap Menaker Ida saat menerima Konsuler Jenderal RI untuk Hong Kong, Ricky Suhendar, di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Menaker Ida mengungkapkan, pemerintah akan melakukan program vaksinasi kepada CPMI, sesuai hasil koordinasi dengan Kemkes. Rencananya pada bulan Juli mendatang, CPMI/PMI menjadi target kelompok prioritas untuk program vaksinasi nasional.  Lebih lanjut, Menaker mengimbau agar PMI kita di Hong Kong dapat mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hong Kong bagi WNA

"Kami harap para CPMI untuk tetap menjaga kesehatan dan bisa bekerja secara baik serta tetap mengikuti aturan dari pemerintah Hong Kong terutama dengan adanya program vaksin COVID-19. Program kesehatan ini sangat besar manfaatnya bagi PMI itu sendiri, " kata Ida Fauziyah didampingi Sesditjen Binapenta Kemnaker, Eva Trisiana.

Sementara Konsuler Jenderal RI di Hong Kong, Ricky Suhendar, mendukung langkah Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada CPMI yang akan berangkat ke Hong Kong pada bulan Juli 2021 mendatang. Dia berharap para pahlawan devisa negara tersebut akan menerima vaksin sebelum bertolak menuju Hong Kong.

"Mulai bulan Juli diharapkan CPMI sudah divaksin sebelum berangkat ke Hong Kong. Vaksin ini sangat bermanfaat bagi keberadaan mereka di Hong Kong sehingga tidak perlu mengikuti karantina selama 21 hari, tapi cukup karantina 14 hari, " ujar Ricky

Ricky menambahkan, PMI di Hong Kong saat ini juga diberikan prioritas vaksin oleh secara gratis.  "Meski belum banyak, saya berharap PMI di Hong Kong yang berjumlah sebanyak 155 ribu, bisa mengikuti program vaksinasi ini yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong yang bermanfaat untuk melindungi kesehatan diri pribadi," ujarnya.

Biro Humas Kemnaker
 

Tampilkan Detail

...

Kemnaker Gandeng Serikat pekerja dan Pengusaha Siapkan Bahan Pertemuan ILC 2021

Jakarta--Pemerintah bersama serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha menyusun kertas posisi Delegasi Republik Indonesia untuk pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional/International Labour Conference (ILC) ke-109. ILC rencananya akan digelar di Jenewa, Swiss, secara virtual pada tanggal 3 s.d. 19 Juni 2021.

"Kami berkumpul bersama agar masing-masing unsur baik pemerintah, pekerja, dan pengusaha dapat berdiskusi dan bersinergi guna memfinalisasi bahan/substansi pada setiap pembahasan dalam komite-komite di ILC," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, Jakarta, (24/5).

ILC ke-109 ini mengusung tema "Pemulihan Dunia Kerja Dari Dampak COVID-19” dengan fokus utama pada pekerja (human-centered). ILC tahun ini diharapkan akan menghasilkan suatu dokumen yang menegaskan komitmen tripartit yang berkontribusi pada proses pemulihan dan membangun masa depan dunia kerja yang berfokus pada pekerja.

Sekjen Anwar mengatakan, ada beberapa agenda penting yang akan dibahas dalam ILC kali ini, yang erat kaitannnya terhadap mitigasi dampak COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan dan pemulihan ekonomi. Di antaranya meliputi Inequalities and the World of Work (isu-isu ketimpangan dalam dunia kerja), the strategic objective of social protection (social security) atau terkait kerangka jaminan sosial ketenagakerjaan.

Poin pembahasan lainnya adalah Skills and lifelong learning, yakni pembelajaran berkelanjutan, di mana komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, salah satunya pendekatannya melalui Balai Latihan kerja, dan yang terakhir yakni COVID Response Committee (komite tanggap COVID dan pemulihan ekonomi).

Selain itu, salah satu agenda penting pada rangkaian pertemuan ILC ini adalah Pemilihan Anggota Governing Body (GB Election). Indonesia dipercaya oleh negara-negara ASEAN untuk menjadi perwakilan ASPAG sebagai periode tahun 2021 s.d. 2024, di mana Indonesia akan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan program kerja ILO, termasuk voting dalam menentukan isu-isu krusial seperti pemilihan Dirjen ILO. 

Sekjen Anwar berharap, dalam mengikuti sidang ILC ini delegasi tripartit Indonesia tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda.Menurutnya, ini merupakan momentum yang sangat baik untuk saling sharing knowledge dan experience yang betul-betul akan sangat dibutuhkan untuk membangun relasi tripartit yang harmonis antara pemerintah, pekerja, pengusaha agar saling menguatkan serta berdampak positif juga terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Yang terpenting adalah komitmen kita yang menjadi salah satu kunci untuk membangun tripartit yang baik adalah dengan adanya dialog sosial yang memang kita ingin adanya keterbukaan dari apa yang kita hadapi, saya yakin itu adalah salah satu nilai dasar yang kita miliki," ungkap Anwar.

Rapat penyusunan koordinasi ini dihadiri oleh 60 (enam puluh) orang, terdiri dari unsur Tripartit Indonesia yang meliputi Kementerian Luar Negeri, PTRI Jenewa, Organisasi Pengusaha (APINDO), Serikat Pekerja/Serikat Buruh (KSPSI, KSBSI, Sarbumusi, dan KSPN), serta unit terkait di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Biro Humas Kemnaker
 

Tampilkan Detail